Situs Agen Slot Online Terbaik dan Terpercaya - Speedbet77
SPEEDBET77

BONUS HARI INI

BONUS 5% Setiap deposit Sportsbook

BONUS 3% Setiap deposit Casino

BONUS 10% UNTUK GAME BOLA TANGKAS

BONUS CASHBACK 5% Sportsbook

BONUS CASHBACK 3% CASINO SBOBET

PROMO BONUS 5% Setiap Deposit

PROMO BONUS REFERRAL SEUMUR HIDUP

BONUS Mingguan POKER ONLINE

Muhammadiyah Minta Pemerintah Hati-hati Ambil Kebijakan Mudik

Muhammadiyah Minta Pemerintah Hati-hati Ambil Kebijakan Mudik – Abdul Mu’ti, Sekretaris Jenderal Direktorat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengingatkan pemerintah sedang merumuskan penanggulangan pandemi virus corona (SARS-CoV-2).

Muhammadiyah Minta Pemerintah Hati-hati Ambil Kebijakan Mudik

Sumber : banjarmasin.tribunnews.com

 Baca Juga : Warga Slawi Diciduk Polisi Virtual Akibat Mengolok-olok Gibran

imo2015 – Pemerintah harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan tentang kepulangan,”

Wabah yang sudah menyebar di Indonesia sejak Maret 2020 ini masih terus menyebar. Ribuan kasus baru ditemukan setiap hari. Hingga kemarin (17/3), jumlah kasus yang dikonfirmasi kemarin mencapai 1.437.283 kasus, dan baru ada 6.825 kasus.

Abdul juga menilai, hingga saat ini pandemi virus corona di Indonesia belum sepenuhnya terkendali. Banyaknya infeksi menunjukkan keadaan ini, dan menurutnya angka penularan masih tinggi.

Selain itu, lanjut dia, upaya vaksinasi virus korona yang dilakukan pemerintah belakangan ini belum menyebar ke masyarakat luas.

Data hingga Selasa (16/3) tercatat 4.468.829 orang atau 2,46% dari total target 181.554.465 orang penerima vaksin Covid-19.

Dia berkata: “Jumlahnya masih kecil. Selain itu, vaksinasi tidak menjamin bahwa orang akan bebas dari Covid-19.”

Selain itu, Abdul menyebut penyebaran virus corona yang tidak bisa dihentikan dengan adanya masih banyak warga yang aktif. Apalagi, menurut dia, tidak semua warga secara tegas mematuhi aturan kebersihan.

Dia melanjutkan: “Pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 terjadi setelah kontak dan keramaian terjadi, serta sejumlah besar warga yang tidak mematuhi kesepakatan.”

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat tidak akan dilarang pulang sebagai Libaran tahun ini. Ia mengatakan akan membentuk mekanisme kesepakatan kesehatan yang ketat dengan kelompok kerja Covid-19.

“Prinsipnya, pemerintah tidak akan melarang pemulangan ke kampung halaman pada 2021 melalui Kementerian Perhubungan. Kami akan berkoordinasi dengan satgas untuk memantau secara ketat mekanisme pemulangan, memperketat itinerary, dan melacak warga yang akan bepergian,” katanya. Kata Budi.

RK Setuju Mudik Tak Dilarang: Beda Kondisi dengan Tahun Lalu

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah pusat mengenai kebijakan mudik Lebaran yang tidak akan dilarang tahun ini.

Menurut sambutan Emil, kondisi penanganan Covid-19 tahun ini berbeda dengan tahun 2020. Salah satunya, tahun ini pemerintah memiliki teknologi pendeteksi antigen untuk mendeteksi Covid-19 yang belum ada tahun lalu.

Emil dari Gedung Sate Bandung mengatakan: “Dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2021 memiliki dua keunggulan, yaitu kita memiliki banyak sekali teknologi antigen yang bisa diuji di jalan raya. Tidak, dan PCR juga sangat kaya.”

Ia mengatakan dengan antigen test kit, pengujian dapat dilakukan dengan cepat di jalan dan di tempat tujuan.

Keunggulan kedua, lanjut dia, vaksin covid-19 juga sudah banyak digunakan di berbagai daerah.

Emil berkata: “Hingga jutaan orang divaksinasi, pekerjaan vaksinasi telah sangat intensif. Tidak ada insiden yang terjadi pada tahun 2020.”

Oleh karena itu, Emil mengaku tidak ada masalah dengan kepulangan Idul Fitri tahun ini, dan mengambil catatan disiplin yang menyatakan bahwa kesepakatan sanitasi harus dilaksanakan dan potensi penyebaran harus dihindari.

Dia berkata: “Oleh karena itu, ketika bertemu di desa, dan untuk menghindari kemungkinan penyebaran karena perjanjian sanitasi yang disiplin, saya tidak masalah untuk mengizinkan saya pulang.”

Menurutnya, saat ini, selama disiplin tersebut sesuai dengan peraturan kesehatan penerapan standar 3M, yakni diperbolehkannya mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, maka kegiatan apapun diperbolehkan.

Dia berkata: “Pada dasarnya apa pun sekarang bisa datang dari 3M.”

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan tidak akan melarang masyarakat mudik ke Lebaran tahun ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan akan membuat mekanisme perjanjian kesehatan yang ketat yang disiapkan parpol dan Satgas Covid-19.

Budi Karya dalam rapat kerja dengan Panitia Kelima MPR, Selasa (16/3), mengatakan: “Sejauh menyangkut pemulangan pada 2021, pemerintah tidak akan melarang melalui Kementerian Perhubungan.

Mekanisme mudik akan diatur, diperketat, dan dilacak bersama dengan pelaku bisnis.

Wagub DKI soal Mudik: Tempat Terbaik Berada di Rumah

Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengimbau warga tidak pulang setelah pemerintah pusat memutuskan melonggarkan aturan mudik Lebaran pada 2021.

Diakui Riza, kepulangan ke kampung halaman sudah menjadi tradisi di masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Namun, menurut dia, cara terbaik untuk mencegah potensi penyebaran Covid-19 adalah dengan tetap tinggal di rumah.

Riza dari Balaikota mengatakan: “Kami masih eksis. Bagi warga Jakarta, tempat terbaik adalah di rumah.”

Riza mengatakan, pihaknya memahami kebijakan pemerintah pusat yang mulai melonggarkan kebijakan pemulangan tahun ini. Salah satunya karena penurunan kasus pandemi Covid-19 baru-baru ini. Selain itu, kata dia, pada 2020 masyarakat akan dilarang mudik.

Karena itu, Riza mengimbau warga DKI yang akan pulang tahun ini untuk memperhatikan regulasi kebersihan. Dia meminta warga memastikan bebas dari Covid-19 sebelum bertemu di kampung halaman.

Ia mengatakan: “Jika pulang karena terpaksa pulang, mohon diperhatikan, pastikan untuk melakukan tes PCR, tes antigen cepat, dan lain-lain, dan berharap vaksinasi dan pemeriksaan sudah dilakukan.”

Selain itu, ia berharap masyarakat tetap waspada untuk mencegah penyebaran Covid-19 di keluarga.

Katanya: “Jadi tolong perhatikan peraturan kesehatannya biarpun diperbolehkan. Tempat terbaik masih di rumah.”

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Budi Karya Sumadi) sebelumnya menegaskan pemerintah tidak akan melarang masyarakat pulang kampung saat Lebaran tahun ini. Namun, dia menegaskan, pemerintah akan menekankan pada kesepakatan sanitasi.

“Untuk pemulangan pada 2021, prinsipnya pemerintah tidak akan melarang pemulangan melalui Kementerian Perhubungan. Kami akan berkoordinasi dengan satgas untuk mengawasi secara ketat mekanisme pemulangan, memperketat itinerary, dan melacak warga yang hendak pulang. travel. “, kata Budi Karya dalam rapat kerja dengan panitia V. DPR RI, seperti yang dilansir ccnin

 Baca Juga : Pemerintah Bakal Buka 637 Ribu Formasi CPNS Daerah 2021

Ahli Kesehatan Wanti-wanti Lonjakan Covid Usai Mudik Lebaran

Hermawan Saputra, panitia ahli Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), meminta pemerintah mengkaji kembali Kebijakan Mudik Lebaran 2021, karena Izin Mudik Lebaran bisa memicu lonjakan kasus Covid-19.

Hermawan juga menyebutkan, relaksasi kegiatan mudik dapat dengan mudah memicu penyebaran kasus Covid-19, sehingga penanganan pandemi akan membutuhkan waktu lebih lama.

“Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan mudik Lebaran ini, karena dampak kasus akan meluas dan meningkat, dan pekerjaan kita dalam hal tenaga, anggaran, kelelahan, dan kejenuhan akan semakin sulit,”

Ahli epidemiologi juga menyebut adanya mutasi baru dari virus korona B117 yang lebih menular. Dengan terbukanya mobilitas masyarakat, bukan tidak mungkin varian baru dari Inggris menjangkiti masyarakat secara besar-besaran.

Selain menentukan kemunculan B117, pemerintah perlu mempertimbangkan varian baru lainnya saat menentukan kebijakan mudik Lebaran 2021. Hermawan mengatakan, dalam pandemi yang tidak terkendali, varian baru Covid-19 dapat menyebabkan harga melambung tinggi. Dalam kasus selanjutnya.

“Ini perlu ditekankan. Kita harus membatasi mobilitas. Karena masih tak terkendali, mengkhawatirkan, dan ditambah dengan tekanan baru, berkembang di berbagai daerah dan lebih berisiko. Ya, akan mempercepat transmisi,” ujarnya.

Selain itu, Hermawan juga ingin meminta pusat tidak hanya mengutamakan vaksin Covid-19 dalam menyikapi pandemi tersebut. Menurut dia, bahkan setelah Lebaran 2021 usai, tujuan vaksinasi Covid-19 untuk mencapai imunitas sapi masih belum tercapai.

Ia mengatakan: “Jika kita mengandalkan vaksin, meskipun tingkat vaksinasi selama dan setelah Ramadhan masih sangat rendah, itu masih jauh, sehingga cakupan tidak akan menimbulkan kekebalan masyarakat (imunitas kawanan).”

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengizinkan Lebaran 2021 mematuhi aturan sanitasi yang ketat untuk mudik.

Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, mengatakan kebijakan pelepasan Idul Fitri semacam ini sudah dievaluasi. Namun, dia menegaskan masih akan melihat pandemi Covid-19 di masa mendatang.

“Yang pasti kebijakan ini sudah dipelajari dan akan kita lihat bagaimana. Kalau kita bicara memasuki Ramadhan, kita masih punya waktu, jadi sudah waktunya masuk kampung halaman, jadi kita lihat nanti,” kata Nadia.