Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021

Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021 – Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers, Sabtu (20/2/2021). Ia mendampingi Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, dan Listyo Sigit Prabowo, Kapolri. Prabowo), Panglima TNI Hadi Jahayanto, Ketua Satgas Covid-19, dan Letnan Jenderal BNPB TNI Donardo Monardo (DNI Donardo Monardo), dan pakar yang menangani Covid-19 Wiku Adisasmito Team dan koordinator juru bicara pemerintah.

Pemerintah Resmi Perpanjang PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021

Sumner : suara.com

imo2015 – Airlangga menjelaskan, di seluruh negeri, kasus Covid-19 yang diterapkan PPKM mikro semakin berkurang. Jumlah kasus aktif di Tanah Air menurun sekitar 17,27% dalam seminggu, dan jumlah kasus aktif mencapai 162.182 kasus.

Ia mengatakan: “Berhasil mengurangi tren kasus aktif di 5 provinsi (DKI, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur). Tren kepatuhan menurut penyidikan juga meningkat.”

Selain penurunan jumlah kasus aktif di provinsi dalam dua pekan terakhir, Airlangga mengatakan, di tujuh provinsi angka pengisian tempat tidur rumah sakit yang menangani Covid-19 mengalami penurunan. Banyak indikator yang diyakini dapat memberikan sinyal positif sebagai respons terhadap pandemi.

Ia mengatakan: “Berdasarkan ini, kami akan menindaklanjuti dan PPKM dapat mengusulkan berbagai standar.”

Airlangga menjelaskan masa berlaku PPKM Mikro diperpanjang dari 23 Februari hingga 8 Maret 2021. Ia melanjutkan, hasil penilaian PPKM sebelumnya akan ditindaklanjuti oleh gubernur melalui penerapan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11. 4/2021.

Menurutnya, banyak provinsi yang melakukan pembenahan dan peningkatan pelayanan untuk optimalisasi PPKM.

Airlangga berkata: “Kali ini diperpanjang dua minggu.”

Namun ada juga tak banya orang tau Apa Sih PPKM Mikro ?

Kita Akan Jelaskan Itu Semua, Jadi Mari kita Simak

PPKM Mikro adalah kependekan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro. Pemerintah menerapkan kebijakan ini menjadi Selasa (9/2) sampai Senin (22/2). Kebijakan ini tujuannya untuk mengendalikan penularan Covid-19 yang makin lama menjadi-jadi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, lewat PPKM mikro, pengendalian bakal ditekan di level terkecil, yakni RT/RW atau desa dan kelurahan. Oleh karenanya, diperlukan pembentukan posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan yang jalankan empat fungsi, pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan Covid-19.

Kebijakan ini diterapkan di 7 provinsi. Salah satunya di Provinsi DKI Jakarta. Gubernur Anies Baswedan, menyatakan, pihaknya udah sejak jauh hari jalankan pola serupa, yakni pembatasan mikro bersama membentuk gugus tugas di tingkat RW.

“Dan, kami bersyukur apa yang kami kerjakan sejak th. lalu. Kita kan punya pembatasan di kampung-kampung dan th. lalu tersedia gugus tugas tingkat RW yang masih aktif konsisten kami aktifkan,” kata Anies, Senin (8/2).

Ketua RW 03, Yunus, mengatakan, dirinya sebetulnya belum sama sekali mengerti soal kebijakan PPKM Mikro. “Tapi jikalau Satgas Covid-19 tingkat RW udah tersedia sejak lama. Saya ketuanya,” kata dia.

Lantaran belum mengerti soal kebijakan PPKM Mikro, menjadi Yunus belum menerapkan satu pun ketentuan-ketentuannya di wilayah RW 03. Baik itu pendirian posko, tim penegak disiplin, maupun tim tracing yang terdiri atas tiga orang.

Kini, kata Yunus, pihaknya masih jalankan cara-cara yang udah dijalankan pada mulanya untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Misalnya, memasang spanduk berisikan pesan untuk mematuhi protokol kesehatan maupun mengingatkan masyarakat secara langsung.

Padahal cara-cara demikianlah diakuinya tak berlangsung efektif. Hampir semua masyarakat di 18 RT di wilayahnya tak patuh protokol kesehatan. Wilayah pun kini masuk kategori zona kuning gara-gara terkandung tiga atau empat kasus baru Covid-19 setiap pekannya.

“Kita udah ingatkan. Cuma kadang masyarakatnya begitu. Susah dikasih tahu. ‘Pak, buk jaga jarak, memakai masker’. Jawaban mereka, ‘sehat atau tidak itu gara-gara Allah pak’. Camat aja bingung dibuatnya,” ujar Yunus.

Baca Juga : Mengenal Sosok Erick Thohir Yang Baru 5,5 Bulan Bikin Marketplace Raup Transaksi 11,4 T

Adapun Aturan yang ada di PPKM Mikro

1. Wilayah penerapan

PPKM berbasis mikro diterapkan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Di Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sejumlah area di provinsi selanjutnya juga ditetapkan sebagai prioritas dalam pelaksanaan PPKM mikro, pada lain: Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Bandung Raya. Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Raya, Kota Surakarta, dan sekitarnya. DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Jawa Timur: Surabaya Raya, Madiun Raya, dan Malang Raya. Bali: Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar, dan sekitarnya. Gubernur pada provinsi-provinsi tersebut, sanggup menambahkan prioritas wilayah pembatasan cocok bersama dengan suasana masing-masing wilayah dan mencermati cakupan pemberlakuan pembatasan. 2. Teknis pelaksanaan

PPKM mikro ditunaikan bersama dengan memperhitungkan kriteria zonasi pengendalian wilayah sampai tingkat RT, bersama dengan kriteria sebagai berikut: zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah. Pada zona merah, ditunaikan PPKM tingkat RT yang termasuk penutupan tempat tinggal ibadah, area bermain anak, dan area lazim lainnya kalau sektor esensial. Selain itu, pada RT zona merah juga diberlakukan larangan berkerumun lebih dari tiga orang, pembatasan keluar masuk wilayah RT maksimal sampai pukul 20.00. Kemudian, aktivitas sosial masyarakat di lingkungan RT yang sanggup mengakibatkan kerumunan dan berpotensi mengakibatkan penularan virus corona juga perlu ditiadakan. Pelaksanaan PPKM mikro ditunaikan lewat koordinasi pada semua unsur yang terlibat, terasa dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Tim PKK, Posyandu, dan Dasawisma. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, karang taruna, serta tenaga kesegaran juga dilibatkan dalam koordinasi antar unsur tersebut.

3. Pembentukan posko penanganan Covid-19

Untuk koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM mikro, dibentuk posko tingkat Desa dan Kelurahan, yang akan diawasi oleh Posko tingkat Kecamatan. Posko tingkat Desa dan Kelurahan adalah wilayah atau area yang jadi posko penanganan Covid-19, dan punyai empat fungsi, yaitu: Pencegahan Penanganan Pembinaan Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan Posko tingkat desa diketuai oleh Kepala Desa, yang dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya. Sedangkan posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah, yang dibantu oleh Aparat Kelurahan. Dalam pelaksanaan fungsinya, posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi bersama dengan Satgas Covid-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi, serta TNI/Polri.

4. Dilakukan bersama dengan PPKM Kabupaten/Kota

PPKM mikro ditunaikan bersamaan bersama dengan PPKM Kabupaten/Kota, yang terdiri dari: Penerapan Work From Home (WFH) sebesar 50 persen Kegiatan studi mengajar secara daring Sektor esensial selamanya beroperasi 100 persen bersama dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan pengetatan protokol kesegaran Kemudian, diberlakukan sejumlah pembatasan, yaitu: Kegiatan restoran (makan/minum di tempat) dibatasi sebesar 50 persen Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall maksimal pukul 21.00, bersama dengan pengetatan protokol kesegaran Pembatasan area ibadah sebesar 50 persen Menghentikan waktu fasilitas lazim dan aktivitas sosial budaya yang sanggup mengakibatkan kerumunan Mengatur kapasitas dan jam operasional transportasi lazim Mengizinkan aktivitas konstruksi beroperasi 100 persen bersama dengan pengetatan protokol kesegaran

5. Masa berlaku

PPKM mikro terasa berlaku terasa 9 Februari 2021 sampai 22 Februari 2021, dan memperhitungkan berakhirnya jaman berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian empat parameter sepanjang empat minggu berturut-turut. Keempat parameter yang dimaksud adalah sebagai berikut: Tingkat kematian Tingkat kesembuhan Tingkat kasus aktif Tingkat keterisisan area tidur tempat tinggal sakit. Seperti Yang Dilansir Kompas..com

Related Posts