Situs Agen Slot Online Terbaik dan Terpercaya - Speedbet77
SPEEDBET77

BONUS HARI INI

BONUS 5% Setiap deposit Sportsbook

BONUS 3% Setiap deposit Casino

BONUS 10% UNTUK GAME BOLA TANGKAS

BONUS CASHBACK 5% Sportsbook

BONUS CASHBACK 3% CASINO SBOBET

PROMO BONUS 5% Setiap Deposit

PROMO BONUS REFERRAL SEUMUR HIDUP

BONUS Mingguan POKER ONLINE

Publikasikan Roadmap Pengembangan Industri Perbankan Tahun 2020-2025 yang Merupakan Empat Prioritas Utama OJK

Publikasikan Roadmap Pengembangan Industri Perbankan Tahun 2020-2025 yang Merupakan Empat Prioritas Utama OJK – Pada Kamis (18/2/2021), Otoritas Jasa Keuangan secara resmi merilis “Roadmap Pengembangan Industri Perbankan Indonesia (RP2I) 2020-2025”. Salah satu kunci arah perkembangan bank adalah akselerasi transformasi digital.

Publikasikan Roadmap Pengembangan Industri Perbankan Tahun 2020-2025 yang Merupakan Empat Prioritas Utama OJK

Sumber : bareksa.com

Pengembangan Industri Perbankan Tahun 2020-2025 yang Merupakan Empat Prioritas Utama OJK tersebut merupakan kelanjutan dari keseluruhan rencana industri jasa keuangan yang digagas oleh Ketua Komisioner OJK Wimboh Santoso pada rapat tahunan industri jasa keuangan kemarin. Roadmap tersebut juga telah dipresentasikan pada beberapa pertemuan CEO perbankan.

imo2015 – Heru Kristiyana, Direktur Utama Pengawasan Perbankan OJK, mengatakan dua tahun terakhir ini luar biasa dan memiliki catatan sejarah. Pandemi Covid-19 telah benar-benar mengubah ekspektasi publik terhadap layanan digital, dan perubahan metode transaksi telah mempercepat perubahan luar biasa di sektor keuangan.

Ia mengatakan dalam jumpa pers RP2I: “Dua tahun terakhir ini akan menjadi tantangan yang sangat besar, yaitu perubahan ekosistem dan pandemi Covid-19. Belum diketahui kapan akan berakhir.”

Heru menuturkan, pandemi ini sangat melemahkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menyatakan bahwa krisis ekonomi saat ini adalah yang paling serius. 42 negara telah mengalami resesi, namun pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan membaik pada tahun 2021.

Tentunya dengan berkembangnya proses vaksinasi diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional yang negatif 2,19% pada tahun 2021 akan membaik untuk mendorong pembangunan sektor fisik. Pemerintah memperkirakan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4,5% -5,5%.

Di bidang perbankan, OJK mengamati hingga akhir tahun 2020, pertumbuhan aset bank, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) akan terus berlanjut selama 7 tahun.

Dia berkata: “Yang perlu kita atasi di masa depan adalah kesenjangan antara pertumbuhan kredit negatif dan pertumbuhan simpanan yang tinggi. Ini adalah keprihatinan kami tentang bagaimana bank akan mengatasi berbagai tantangan.”

Heru mengatakan roadmap pengembangan industri perbankan Indonesia terdiri dari empat pilar. Pertama, perkuat keunggulan struktural dan kompetitif dengan meningkatkan modal.

Meningkatkan modal sangat penting. Sebab, tanpa modal yang kuat, perbankan tidak akan mampu mengimbangi perubahan ekosistem yang sangat besar, yang tentunya membutuhkan dukungan teknologi dan permodalan yang baik dari waktu ke waktu.

Dalam tantangan ini, OJK berharap dapat mempercepat merger bank. OJK mencontohkan, hal itu harus terintegrasi dengan tantangan yang dihadapi.

“Regulasi yang kami ajukan hanyalah panggilan. Kami telah mengeluarkan regulasi perbankan untuk memperkuat diri dan meminta kami untuk mencari mitra. Kami berharap semua bisa merealisasikan regulasi permodalan 3 triliun rupiah. Tidak ada, kami akan lakukan berbagai langkah. Anda bisa mencari rekanan. atau ikuti aturan di masa mendatang, “ujarnya.

Dalam pilar ini, juga mendorong penerapan tata kelola dan efisiensi yang ditingkatkan, serta mendorong inovasi produk dan layanan. Ia mengatakan: “Untuk mengatasi berbagai tantangan yang kami sebutkan, tanpa inovasi ini pasti terkait dengan produk perbankan digital, dan kami tidak akan mampu menghadapi berbagai keinginan stakeholders.”

Kedua, mempercepat transformasi digital. Heru mengatakan, OJK berharap bisa membentuk manajemen dan manajemen risiko teknis.

Dia menambahkan: “Kami ingin menyeimbangkan produk berbasis teknologi dan manajemen yang diatur. Kami ingin memitigasi risiko teknologi dan inovasi melalui berbagai kejahatan dunia maya yang harus menarik perhatian para bankir agar dapat diatasi bersama.”

Ketiga, memperkuat peran perbankan dalam perekonomian nasional. OJK terus mendorong perbankan untuk melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan perannya dalam pembangunan perekonomian nasional.

“Penggabungan bank syariah merupakan salah satu langkah yang akan kami ambil kedepannya untuk memperkuat perbankan syariah dan menjadi katalisator perekonomian syariah. Kami akan terus meningkatkan akses dan pendidikan keuangan agar masyarakat memiliki pengetahuan keuangan. Kami juga mendorong perbankan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan, “katanya.

Keempat, memperkuat, mengatur, mengizinkan dan mengawasi. OJK menggunakan teknologi secara internal untuk pengawasan.

Heru menambahkan, ke depan, industri perbankan masih menghadapi tantangan berat. Oleh karena itu, peningkatan pinjaman berisiko dan pembentukan CKPN perlu dicermati. Pasalnya, jika tidak bisa diatasi akan memberi tekanan pada kinerja bank ke depan.

Bank harus mengatasi tantangan ini agar lebih siap di era digital, dan pemangku kepentingan menginginkan bank menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi.

Ia menambahkan: “Peta jalan ini kami terbitkan sebagai referensi oleh seluruh pemangku kepentingan dan menjawab berbagai tantangan dan peluang untuk menciptakan bisnis perbankan yang tangguh dan kompetitif.

Baca Juga : Mengenal Sosok Erick Thohir Yang Baru 5,5 Bulan Bikin Marketplace Raup Transaksi 11,4 T

Bagi Anda Yang Belum Tahu, dan Betanya – tanya Apasih OJK ?

Sumber : republika.co.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan pengawasan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dan fungsinya menyelenggarakan sistem pengawasan terintegrasi untuk seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. [1] Tujuan dibentuknya OJK adalah untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengawasan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengawasan perbankan, dan untuk melindungi konsumen di industri jasa keuangan. seperti yang dilansir wikipedia

Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah agar seluruh aktivitas sektor jasa keuangan:

Berorganisasi secara tertib, adil, transparan dan bertanggung jawab;
Sistem keuangan yang mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil; dan
Dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tanggung jawab dan otoritas

OJK melakukan tugas pengawasan di bidang:

Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dan non bank.
Kegiatan jasa keuangan di bidang pasar modal; dan
Kegiatan jasa keuangan sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasannya, OJK berhak:

Merumuskan peraturan untuk pelaksanaan undang-undang ini;
Menetapkan hukum dan peraturan untuk sektor jasa keuangan;
Merumuskan peraturan dan keputusan OJK;
Merumuskan regulasi terkait pengawasan industri jasa keuangan;
Merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan tanggung jawab OJK;
Menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis lembaga jasa keuangan dan kelompok tertentu;
Menetapkan peraturan tentang tata & cara penetapan pengelola hukum LJK;

Memutuskan bentuk serta prasarana badan, dan mengatur, menjaga, serta mengatur kekayaan serta peranan; dan

Cocok dengan peraturan perundang- undangan di pabrik pelayanan finansial, peraturan mengenai aturan metode ganjaran diresmikan.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasannya, OJK berhak:

memastikan kebijaksanaan operasional pengawasan kepada kegiatan pelayanan finansial;
mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan oleh Kepala Eksekutif;
laksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang aktivitas jasa keuangan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
beri tambahan perintah tertera kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
laksanakan penunjukan pengelola statuter;
menentukan pemanfaatan pengelola statuter;
menentukan sanksi administratif terhadap pihak yang laksanakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
beri tambahan dan/atau mencabut:
izin usaha;
izin orang perseorangan;
efektifnya pengakuan pendaftaran;
surat tanda terdaftar;
persetujuan laksanakan aktivitas usaha;
pengesahan;
persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
penetapan lain, sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dewan Komisioner

Badan Pengawas merupakan arahan paling tinggi OJK yang pada dasarnya berstruktur beramai- ramai serta akademi besar. Badan beranggotakan 9( 9) orang badan yang diresmikan dengan Ketetapan Kepala negara.

Lapisan Panitia Komisaris mencakup:

Pula pimpinan badan;

Delegasi Pimpinan serta Pimpinan Panitia Etik mendobel badan;

Chief Executive Officer serta Badan Pengawas Perbankan;

Chief Executive Officer serta Badan Pasar Modal;

Administratur administrator asuransi, anggaran pensiun, badan finansial serta badan pelayanan finansial yang lain pula jadi badan;

Pimpinan Panitia Audit mendobel badan;

Badan yang bertanggung jawab atas pembelajaran serta proteksi pelanggan;

Badan ex officio Bank Indonesia, badan Dewan Bank Indonesia; dan

Administratur ex- officio Departemen Finansial merupakan administratur tingkatan awal Departemen Finansial.

 

Bank Badan Daulat Pelayanan Finansial

Penjelasan: Semua Bank Sudah Tertera Serta Diawasi Oleh Daulat Pelayanan Finansial( OJK)

Bank MandiriBank Permata
Bank Negara Indonesia
Bank Rakyat Indonesia
Bank OCBC NISP
Bank Bukopin
Bank CIMB Niaga
Bank Tabungan Negara
Bank Mega
Bank Danamon
Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Bank Internasional Indonesia
Bank Woori Saudara
Bank KEB HANA INDONESIA